Wabup: Setiap OPD Harus Lebih Responsif Gender

14 April 2021 (15:48)

Pelayanan Publik

3087x Dilihat

0 Komentar

admin

Wakil Bupati Pasuruan, Mujib Imron menyatakan bahwa perlindungan perempuan dan anak merupakan kewajiban semua pihak. Maka dari itu, kondisi tersebut sudah sepatutnya menjadi perhatian seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tentunya dengan lebih responsif gender yang dapat dilakukan melalui kegiatan tematik di masing-masing OPD. Baik dari segi perencanaan maupun penganggaran.

Dalam Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) Kabupaten Pasuruan yang diselenggarakan di Gedung Serba Guna (GSG) Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Rabu (14/4/2021) pagi, Gus Mujib sapaan familiar Wakil Bupati berpesan kepada seluruh peserta kegiatan agar turut mendukung dan mensukseskan jargon-jargon Bupati Pasuruan. Terutama yang berkaitan langsung dengan perlindungan perempuan dan anak, yakni Perwira yang merupakan akronim dari Perempuan Wirausaha. Juga Satria Mas atau Strategi Layanan Ekonomi Maslahat.

“Pemberdayaan perempuan dan anak adalah kewajiban kita. Karena begitu banyak andilnya di 1000 hari pertama. Itu berarti perempuan harus kita jaga dan diberdayakan. Terlebih prioritas pembangunan tahun pertama adalah pembangunan berbasis keluarga. Karena itu, OPD terkait harus lebih responsif gender. Dengan harapan, program-program yang sudah ada dari Pak Bupati bisa terlaksana dengan baik. Seperti Perwira dan Satria Mas”, jelasnya.

Di sisi lain, penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) harus dapat disinergikan dengan setiap OPD terkait. Sehingga dapat lebih mengoptimalkan program kegiatan yang bertujuan sebagai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Pasuruan.

Gus Mujib juga menambahkan bahwa organisasi masyarakat muslim yang ada di Kabupaten Pasuruan juga memiliki peran besar dalam membantu mensinergikan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sehingga hasilnya akan lebih maksimal dan sesuai target.

“Peran dari ormas Islam adalah bagaimana bisa membantu untuk mensinergikan program dari Pemerintah. Selanjutnya, terkait sosialisasi DBH CHT akan saya bahas lebih lanjut dengan Pak Bupati. Terutama penggunaan dana untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak”, tandas Wakil Bupati.

Hadir dalam forum diskusi yang berlangsung sangat dinamis dan gayeng tersebut, Forkopimda Kabupaten Pasuruan, Kepala OPD terkait dan para Camat. Turut hadir juga perwakilan dari RSUD Bangil dan Grati serta beberapa lembaga serta perusahaan. (Eka Maria+Iguh)

Ringkasan AI ^Beta

Ringkasan AI adalah alat untuk mempermudah Anda membaca berita dalam bentuk poin-poin penting. Ringkasan ini dibuat oleh kecerdasan buatan (AI), dan kami tidak menjamin keakuratan sepenuhnya.
Silakan klik tombol di bawah ini untuk menghasilkan ringkasan berita oleh AI.