Pemerintah
Kabupaten Pasuruan
Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jalan Raya Raci Km. 9, Bangil, Pasuruan, 67153
Meski jumlah koperasi aktif di Kabupaten Pasuruan mencapai lebih dari 900 koperasi, tapi setidaknya ada 23 koperasi yang memilih untuk menutup secara resmi kegiatannya.
Ke-23 koperasi tersebut sudah mengajukan ke Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pasuruan maupun Kementrian Koperasi, untuk mendapatkan legalitas penutupan koperasi.
Edy Nurhadi, Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pasuruan mengatakan, sejak tahun 2018 sampai 2019 ini tercatat sudah ada 23 koperasi yang mengajukan pembubaran koperasi. Dan saat ini tinggal menunggu surat legalitas resmi dari pusat.
“Untuk pembentukan koperasi bisa melalui akta notaris dan sekarang juga diwajibkan untuk ber NIK (nomer Induk Koperasi) dari Kementrian Koperasi. Sehingga untuk membubarkan juga yang berhak pengesahan dari pusat,” kata Edy di sela-sela kesibukannya, Rabu (05/02/2020).
Lebih lanjut Edy menjelaskan, dari Dinas Koperasi Kabupaten Pasuruan terus mengupayakan agar koperasi yang mati suri bisa aktif kembali dan bisa beroperasi. Namun memang tak semua bisa diaktifkan kembali. Terutama bila terjadi masalah internal ataupun karena jenis koperasi perusahaan.
“Kalau koperasi tidak aktif ada sekitar 100 koperasi, dan tahun 2019 lalu kita berhasil mengaktifkan 10 koperasi yang sebelumnya tidak aktif,” singkat dia.
Ditegaskan Edy, dari 23 Koperasi yang mengajukan pembubaran, paling banyak adalah koperasi karyawan. Dimana ketika perusahaan tutup sehingga koperasinya juga ikut bubar.
“Paling banyak adalah kopkar. Kalau koperasinya ikut jadi satu dengan perusahaan, maka apapun bisa terjadi. Kalau perusahaannya tutup, koperasi nya kemungkinan ikut dibubarkan. Selain itu juga ada koperasi pondok pesantren yang dibubarkan karena pergantian ke yayasan,” terangnya.
Seperti diketahui, Dinas Koperasi sendiri bertugas untuk menjembatani untuk melaporkan ke pusat. Karena sudah dinilai tidak bisa lagi ada perbaikan internal dan memang dibutuhkan pembubaran. Sehingga dari Kementrian Koperasi yang akan menindaklanjuti dengan meninjau dan yang berhak membubarkan koperasi.
“Saat ini tinggal menunggu legalitas dari pusat saja, kalau sah dinyatakan bubar, maka dianggap sudah tutup dan tidak lagi dinyatakan koperasi yang mati suri,” ungkapnya. (emil)
Untuk mencari solusi terbaik terkait permasalahan agraria yang melibatkan 10 Des...
Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Pasurua...
Di awal tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Pasuruan terus memaksimalkan pembanguna...
Di tengah gempuran sepatu impor dan pabrikan, pabrik rumahan milik Riwayat, warg...
Tidak banyak yang tahu bahwa penghasil paprika terbesar dan satu-satunya di Jawa...
Komentar