Untuk menekan laju inflasi daerah terutama selama Ramadhan dan menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 Hjriyah, Pemerintah Kabupaten Pasuruan terus meningkatkan koordinasi bersama Pemerintah Pusat. Diantaranya dengan intens terlibat langsung dalam High Level Meeting Penanganan Inflasi Daerah yang digelar secara hybrid setiap pekan.
Seperti halnya yang dilakukan oleh Penjabat (Pj.) Bupati Pasuruan, Andriyanto pada hari Selasa (19/3/2024). Bersama Sekretaris Daerah, Yudha Triwidya Sasongko dan beberapa Kepala Perangkat Daerah terkait, Rapat Koordinasi (Rakor) diikuti secara virtual di Command Center Pemerintah Kabupaten Pasuruan, dipimpin langsung oleh Mentari Dalam Negeri, Tito Karnavian.
Saat membuka rapat, Tito menyoroti tentang ekonomi global yang mempengaruhi perekonomian dan inflasi di tanah air. Hal itu disebabkan oleh perang yang berkecambuk di beberapa negara di daratan Eropa serta pemilihan Kepala Negara seperti di Amerika Serikat.
Dijelaskannya, pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini berada di urutan ke-53 dari 185 negara di seluruh dunia. Sedangkan tingkat inflasi berada di angka 2,75 persen. Atau berada di urutan ke 59 dari 186 negara, jika diurutkan berdasarkan angka inflasi terendah ke angka tertinggi
"Angka inflasi kita saat ini berada di 2,75 persen. Ini masih termasuk kategori inflasi ringan jika kita melihat datanya," katanya.
Sementara itu, perkembangan inflasi nasional per-Februari 2024 yang dihitung berdasarkan bulan perbulan (Januari-Februari 2024) berada di angka 0,37 persen. Tingkat inflasi mencapai 1,0 persen dengan rincian, meliputi makanan, minuman dan tembakau.
Dalam monev tersebut, Pemerintah akan terus berupaya untuk menekan inflasi melalui beberapa Langkah yang diberikan kepada pemerintah daerah meliputi pelaksanaan operasi pasar murah hingga melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang.
"Upaya lainnya yang dapat dilakukan pemda adalah melakukan kerja Sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan. Itu juga penting dalam penekanan inflasi. Kemudian merealisasikan BTT, Dukungan Transportasi dari APBD hingga Gerakan Menanam Sendiri Komoditas," ujarnya.
Selain menekankan terhadap beberapa hal, Mendagri juga memberikan arahannya kepada seluruh pemerintah daerah. Diantaranya, memastikan ketersediaan stok atau pasokan secara rutin serta melakukan analisis prediksi kenaikan atau penurunan harga tertentu. (Eka Maria+Iguh)
Komentar