Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangil menegaskan tak pernah menarik down payment (DP) alias uang muka kepada pasien sepeserpun.
Penegasan tersebut disampaikan Direktur RSUD Bangil, dr Arma Roosalina Jumat (03/06/2022) pagi. Utamanya menanggapi isu yang beredar terkait penarikan sejumlah uang sebagai DP pasien masuk ke RSUD Bangil.
Menurutnya, apabila ada pasien datang, dokter dan tim medis lainnya akan langsung melihat status kegawat daruratannya guna menentukan langkah yang dilakukan sebagai penanganan medis pertama.
Sedangkan keluarga pasien bisa menuju loket pendaftaran, di mana petugas akan langsung menanyakan kepemilikan jaminan kesehatan seperti KIS (Kartu Indonesia Sehat) dari BPJS Kesehatan maupun jaminan kesehatan lainnya yang dipunyai pasien, atau membayar secara mandiri.
"Jadi sesuai prosedur pelayanan, apabila ada pasien datang langsung kami bawa ke UGD/IGD. Kita tolong kedaruratannya dulu. Sementara itu keluarga bisa menuju loket pendaftaran agar RS juga tahu bahwa pertanggung jawaban layanan kesehatan dijamin oleh negara atau daerah atau penyelenggara jaminan kesehatan yang lain, atau justru mandiri," kata Arma.
Sebaliknya, apabila pasien tidak memiliki jaminan kesehatan (belum pernah mengurus atau kepengurusan peserta yang sudah tidak aktif), RSUD Bangil mempersilahkan pasien atau keluarganya untuk bisa mengurus jaminan kesehatan itu dengan estimasi waktu yang sudah ditentukan dalam Perda maupun Perbup Pasuruan, yakni 3X24 jam.
Hanya saja, apabila melebihi tenggang waktu yang diberikan, maka pasien diwajibkan melakukan pembayaran secara mandiri, sebab kebijakan tersebut sudah diatur dalam Perda maupun Perbup Pasuruan.
"Ada tenggang waktu yang diberikan kepada pasien maupun keluarganya untuk mengurus SKM, KIS dan jaminan kesehatan lainnya. Kalau lebih dari tiga hari itu, maka pasien diwajibkan untuk membayarar seluruh pembiayaan pasien itu sendiri," terangnya.
Kepada seluruh pasien, Arma menghimbau agar melengkapi kesehatannya dengan jaminan kesehatan, baik yang ditanggung oleh negara/daerah maupun jaminan kesehatan lainnya. Apabila sudah memiliki, maka ketika membutuhkan pertolongan kesehatan, pasien tak bingung lagi perihal pembiayaan.
"Karena kalau sudah punya jaminan, maka kami juga bisa melakukan tracing melalui NIK atau nomor induk kependudukan. Di situ akan diketahui kepemilikannya aktif atau tidak, punya atau tidak. Dan yang pasti tidak bingung lagi tentang pembiayaannya," himbaunya. (emil)
DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Pasuruan menyepakati Rancangan Peraturan Daera...
Dalam rangka memperingati HUT ke 27 Dharma Wanita Persatuan (DWP) dan HUT ke 55...
Letnan Kolonel Inf Boga Bramiko secara resmi melepas jabatannya sebagai Komandan...
Pemerintah Kabupaten Pasuruan terus berkomitmen memperkuat sektor pertanian mela...
Pemerintah Kabupaten Pasuruan bersama Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Pasuruan...
Komentar