REDUKSI DISPARITAS PEMBANGUNAN DI WILAYAH TIMUR, PEMKAB PASURUAN MAKSIMALKAN KINERJA OPD BIDANG PEREKONOMIAN

Memaksimalkan program pemerataan investasi sebagai upaya untuk mengurangi disparitas pembangunan di wilayah timur, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan terus menajamkan program dan kegiatan sesuai fokus pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018. Diantaranya dilakukan dengan mengkoordinir, memfasilitasi sekaligus mengevaluasi kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana teknis bidang perekonomian secara keseluruhan.

Kata Ir. Lilik Widji Asri, MMA Kepala Bagian Perekonomian Pemkab Pasuruan, strategi tersebut dilaksanakan lebih intens. Baik dalam bentuk kegiatan rapat koordinasi, mengevaluasi hasilnya maupun pemetaan program dan kegiatan yang menjawab semua permasalahan yang dihadapi masing-masing OPD. Sehingga semua kegiatan perekonomian dapat terpantau dan terukur.                 

“Kami punya tiga strategi pengoptimalan investasi di wilayah timur. Pertama, secara rutin kami evaluasi semua program yang dilaksanakan OPD terkait dengan menggelar rakor. Kedua dilakukan evaluasi dari hasil rakor tadi. Ketiga, mapping program dan kegiatan terkait permasalahan di masing-masing OPD. Jika semisal ada program dan kegiatan yang saling sinergi antar OPD, maka kami satukan menjadi satu kegiatan. Kegiatan menekan inflasi melalui kebijakan di sektor pangan, misalnya, nah itu bisa sinergi antara Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan”, urainya waktu dijumpai bidang Data dan Informasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Pasuruan, Selasa (07/04/2017).   

Agar hasilnya sesuai target, rakor evaluasi dilakukan setiap tiga bulan sekali untuk kemudian direkomendasikan tentang apa saja yang harus ditindaklanjuti oleh setiap OPD pelaksana kegiatan. Oleh karena itu, kata Lilik, hal utama yang harus dilakukan adalah bagaimana mensinkronkan antar OPD terkait untuk selalu menyampaikan masing-masing program kegiatannya.       

“Sebagai koordinator dan fasilitator pelaksana program di bidang perekonomian, kami terus berupaya mensinkronkan antar OPD pelaksana kegiatan supaya mereka rutin menyampaikan programnya. Sehingga dari rakor evaluasi tribulan, kami bisa menentukan apa saja yang harus direkom untuk ditindaklanjuti OPD. Karena bagaimanapun, untuk mensinkronkan antar OPD ini bukan pekerjaan mudah.

Sementara itu, terkait Satrya Emas yang merupakan program unggulan Kabupaten Pasuruan melalui pengembangan konsep Business Development Services (BDS) atau klinik ekonomi bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di enam wilayah pelayanan, Bagian Perekonomian Kabupaten Pasuruan memantaunya dengan mengevaluasi komitmen masing-masing tenaga pendamping program. Termasuk melakukan identifikasi permasalahan dari ijin usaha dan kegiatan yang mendukung sarana serta prasarana usaha mikro. Sehingga dapat diperoleh hasil kinerja sesuai dengan target yang ditentukan.  

“Program inisiasi pengembangan usaha mikro ini kan ada enam wilayah pelayanan. Utamanyaa kemarin yng menjadi permasalahan yakni soal ijin usaha dan kegiatan yang mendukung sarana dan prasarana usaha mikro. Untuk tahun ini 2017, kami juga akan menambah tenaga pendamping melalui Dinas Koperasi sekitar 9 orang, masing-masing diharapkan setiap kecamatan ada satu tenaga pendamping. Sementara ini kan ada yang dobel, delapan tenaga pendamping untuk kecamatan dan satu tenaga pendamping di Kabupaten sebagai adminnya”, pungkasnya mengakhiri perbincangan.   

Dalam pelaksanaannya, ada delapan instansi dinas yang terlibat langsung dalam program Satrya Emas. Masing-masing: 1). Dinas Koperasi dan UKM sebagai koordinator; 2). Badan Penelitian dan Pengembangan Diklat (Balitbangdiklat; 3) Dinas Perindustrian & Perdagangan; 4). Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakersostrans); 5) Dinas Lingkup Pertanian; 6). Dinas Kominfo; 7). Bappeda; 8). Bagian Perekonomian. (Eka Maria)