Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Pemkab Pasuruan Launching Platform TJSL dan PJLH

Gambar berita: Pemkab Pasuruan Launching Platform TJSL dan PJLH
Pemerintah Kabupaten Pasuruan melaunching Platform TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) serta PJLH (Pembayaran Jasa dan Lingkungan Hidup).

Launching ini dilaksanakan di Auditorium Mpu Sindok Kantor Bupati Pasuruan, Kamis (19/11/2026) pagi dan dihadiri Wakil Bupati Pasuruan, Shobih Asrori; Plt Kepala Bapenda; Kepala Bapperida, Ketua APINDO, Ketua Kadin, Ketua Forum TJSL BU dan undangan lainnya.

Kepala Dinas Lingkungan (DLH) Kabupaten Pasuruan, Nur Kholis menjelaskan platform ini dirancang sebagai sarana informasi dan koordinasi yang menghubungkan tiga komponen utama. Diantaranya Pemerintah daerah sebagai penyedia arah kebijakan, data, dan kebutuhan prioritas pembangunan lingkungan hidup. Kemudian dunia usaha sebagai mitra pembangunan yang memiliki komitmen, potensi sumber daya, dan program TJSL dan PJLH. serta masyarakat dan kelompok pengelola lingkungan sebagai pelaksana sekaligus penerima manfaat kegiatan.

"Dengan demikian, platform ini diharapkan menjadi jembatan kolaborasi antara komitmen perusahaan dan kebutuhan nyata pembangunan dan lingkungan hidup di Kabupaten Pasuruan," jelasnya. 

Dikatakan Kholis, tujuan pengembangan kedua platform ini cukup beragam. Utamanya dalam rangka mengintegrasikan program TJSL perusahaan dengan prioritas kebutuhan pembangunan lingkungan hidup Kabupaten Pasuruan, menyediakan basis data potensi dan kontribusi perusahaan dalam mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta memetakan lokasi dan kebutuhan kegiatan konservasi serta pemulihan lingkungan.

Oleh sebab itu, ia berharap platform ini menjadi langkah awal dalam mewujudkan kolaborasi pembangunan yang berkelanjutan dengan lebih terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan di Kabupaten Pasuruan.

"Kami ingin menegaskan bahwa lingkungan hidup bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab kita bersama. Melalui integrasi TJSL dan PJLH, kita ingin membangun pola kolaborasi yang tidak hanya berorientasi pada besarnya kontribusi, tetapi juga pada manfaat dan dampak nyata yang dihasilkan bagi lingkungan dan masyarakat," ucapnya. 

 Sementara itu, Wakil Bupati Pasuruan, Shobih Asrori menegaskan bahwa TJSL perlu ditata lantaran belum seluruh badan usaha melaporkan pelaksanaan TJSL kepada pemerintah daerah sehingga administrasinya perlu ditertibkan.

Selain itu, data program dan realisasinya belum terdokumentasi secara terpadu plus ditambah monitoring serta evaluasinya belum optimal. Sehingga betul-betul harus dikelola secara transparan dan akuntabel.

"Apalagi tata kelola TJSL ini sekarang jadi perhatian BPK dan KPK, dan BPK Jatim telah melakukan konfirmasi kepada 88 perusahaan tentang pelaksanaan TJSL, dan KPK juga tengah menangani dugaan penyimpangan penggunaan dana TJSL yang tidak sesuai peruntukannya," tegasnya.
 
Selanjutnya tentang PJLH. Pria yang akrab disapa Gus Shobih ini menyampaikan perlunya pengaturan. Sebab berdasarkan penetapan lahan kritis nasional tahun 2025, dimana 48,81 persen lahan kabupaten pasuruan atau sekitar 72.789 hektare perlu dipulihkan.

Sebab di dalamnya terdapat 11.246 hektare lahan kritis dan 4.315 hektare lahan sangat kritis yang banyak berada di wilayah hulu, seperti prigen, tosari, puspo dan lumbang. Padahal wilayah hulu inilah yang menjaga sumber air bagi masyarakat dan industri di kabupaten pasuruan.

Oleh sebab itu, prioritas PJLH Kabupaten Pasuruan adalah jasa tata air untuk memperkuat resapan, menjaga sumber air, serta mengurangi erosi dan sedimentasi.

"Mekanismenya jelas. Badan usaha sebagai pemanfaat memberikan kontribusi melalui lembaga PJLH yang kemudian menyalurkan imbal jasa kepada penyedia. Yaitu pihak yang melakukan konservasi dan menjaga kualitas lingkungan. Lembaga PJLH kabupaten pasuruan telah kami tetapkan melalui SK bupati untuk masa bakti 2026-2029. Kerja sama PJLH dilakukan dengan kontrak minimal 3 tahun dan badan usaha yang menuntaskan kewajibannya akan menerima sertifikat PJLH," tandasnya. 

Kepada seluruh badan usaha, Gus Shobih meminta untuk segera mendaftar dan menggunakan platform TJSL-BU-PJLH, menyelaraskan program dengan menu prioritas daerah/ serta melaporkan setiap realisasi secara tertib.

"Kami juga mengimbau agar setiap permintaan bantuan TJSL diarahkan melalui mekanisme resmi ini. Kepada tim fasilitasi, sekretariat bersama dan lembaga PJLH, layani badan usaha dengan cepat, mudah dan transparan. Jangan sampai platform ini justru menambah beban birokrasi. Kepada dinas komunikasi dan informatika, pastikan platform ini andal, aman dan mudah digunakan," harapnya. (emil)

Ringkasan AI Beta

Ringkasan AI adalah alat untuk mempermudah Anda membaca berita dalam bentuk poin-poin penting. Ringkasan ini dibuat oleh kecerdasan buatan (AI), dan kami tidak menjamin keakuratan sepenuhnya.
Silakan klik tombol di bawah ini untuk menghasilkan ringkasan berita oleh AI.

Komentar


Tinggalkan Komentar:

Captcha

Berita Lainnya

Article Image
Pemkab Pasuruan Launching Platform TJSL dan PJLH

Pemerintah Kabupaten Pasuruan melaunching Platform TJSL (Tanggung Jawab Sosial d...

Article Image
Banyu Biru, Oase Kesejukan Wisata Pemandian Alam di Kabupaten Pasuruan

Siapa yang tidak kenal dengan keelokan panorama dan kesegaran pemandian alam Ba...

Article Image
Derby Saudara. Persekabpas Menang Tipis 1-0 Versus Pasuruan United

Bertarung melawan "saudara" sendiri, Tim Sepakbola kebanggaan masyarakat Kabupat...

Article Image
Kabupaten Pasuruan Raih Predikat Juara III TPID Terbaik Non IHK Jawa Timur

Pemerintah Kabupaten Pasuruan kembali meraih penghargaan. Kali ini, Tim Pengenda...

Article Image
Jadi Tuan Rumah Hari Ikan Nasional Jatim 2026. Kabupaten Pasuruan Berpredikat Terbaik Sosialisasi Gemarikan

Kabupaten Pasuruan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Hari Ikan Nasional Jawa Ti...