Jaga Stabilitas Harga Dampak El Nino, Pemkab Pasuruan Berpartisipasi Aktif Dalam Rakor TPID Jatim

Pemerintah Kabupaten Pasuruan siap mendukung dan mereplikasi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam upaya pengendalian laju inflasi. Hal itu ditunjukkan dengan berpartisipasi aktif dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Jelang Akhir Tahun 2023. Berikut, terus berupaya mengendalikan laju inflasi daerah dengan beberapa kegiatan yang dilakukan secara rutin. Diantaranya, memantau stok persediaan barang kebutuhan pokok dan stabilisasi harga dengan melakukan pendataan. Termasuk menginformasikan harga kebutuhan pangan dan pokok di pasar-pasar se-Kabupaten Pasuruan pada website Siskaperbapo https://siskaperbapo.jatimprov.go.id/.

Hadir dalam forum diskusi dan evaluasi yang digelar di Vasa Hotel Surabaya pada hari Jumat (20/10/2023) sore tersebut, Penjabat (Pj.) Bupati Pasuruan, Andriyanto bersama Sekretaris Daerah, Yudha Triwidya Sasongko. Turut mendampingi, Kepala Bagian Perekonomian, Wiyoso Hadinoto dan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Setda Kabupaten Pasuruan, Hari Hijroh.    

Diikuti oleh sejumlah Bupati/ Walikota serta Kepala Perangkat Daerah di lingkup Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur, kegiatan dipimpin oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak. Diawali dengan sambutannya yang menjabarkan kondisi empiris pemicu inflasi dan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengendalikannya.   

"Kita tahu inflasi akan menggerus kesejahteraan masyarakat kita. Makanya kita ingin menjaga agar inflasi tidak terlalu tinggi. Karena semakin rendah inflasi kita, maka pertumbuhan ekonomi kita akan semakin tinggi," ucapnya.  

Maka dari itu, Emil meminta kepada seluruh Kepala Daerah agar saling bahu-membahu untuk menekan laju inflasi secara bersama-sama. Diantaranya dengan menjaga stabilitas harga komoditi di pasaran, terutama bahan-bahan kebutuhan pokok.   

"Meski demikian, melaksanakannya tentu tidak mudah. Kita tahu terutama di sepanjang tahun 2022 memang terjadi gejola dunia yang terpengaruh oleh perkembangan global. Konflik Rusia dan Ukraina menyebabkan inflasi, kenaikan harga-harga," jelas Wakil Gubernur.  

Ditambahkannya, ada empat strategi yang diprioritaskan oleh Pemeirntah Provinsi Jawa Timur dalam upaya pengendalian inflasi daerah. Pertama, keterjangkauan harga lewat stabilitas harga mengelola permintaan dan meningkatkan daya beli masyarakat melalui koperasi dan UMKM. Kedua, menjaga ketersediaan pasokan dengan cara memperkuat produksi dan pengelolaan ekspor-impor pangan melalui penguatan cadangan pangan pemerintah dan penguatan kelembagaan.

Sedangkan strategi ketiga dilakukan dengan menjaga kelancaran distribusi dengan cara penguatan kerja sama antara daerah dan meningkatkan infrastruktur perdagangan. Keempat, senantiasa berkomunikasi efektif dengan cara memperbaiki kualitas data koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerinah Daerah.

"Karena itu, koordinasi dan sinergi semua pihak yang terlibat dalam pengendalian inflasi dan mitigasi dampak El Nino itu sangat penting dilakukan. Kami minta kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengambil langkah-langkah serius dalam penanganan dampaknya. Selalu bersinergi untuk menjaga stabilitas ekonomi di Jatim," tandasnya seraya tersenyum.

Lebih lanjut, agenda High Level Meeting TPID diharapkan menjadi wadah yang efektif untuk merumuskan kebijakan konkret dalam mengendalikan inflasi. Sekaligus menghadapi tantangan yang mungkin timbul akibat perubahan cuaca ekstrem seperti El Nino. Sekalipun saat ini Jawa Timur sebagai lokomotif perekonomian Nasional Triwulan II 2023 tumbuh 5,24 persen (Y-on-Y). Sehingga menjadi penyumbang perekonomian terbesar kedua di Indonesia sebesar 14,45 persen dan terbesar kedua di Pulau Jawa sebesar 23,25 persen.

"Dengan pertemuan ini, apa yang tidak dimiliki daerah satu bisa dipenuhi oleh daerah lainnya. Sehingga kenaikan harga dapat ditekan. Termasuk inflasi daerah. Caranya bagaimana? Pemerintah Daerah bisa mengatasi inflasi dengan operasi pasar murah juga sidak pasar dan para distributor agar tidak menahan barang," pinta Wakil Gubernur Emil.

Di sisi lain, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan kersama dengan daerah penghasil komoditi. Tujuannya untuk menjaga kelancaran pasokan beberapa komoditas. Seperti telur ayam ras, minyak goreng, beras, bawang merah, cabai rawit, daging ayam ras dan cabai merah. (Eka Maria)