Pemerintah
Kabupaten Pasuruan
Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jalan Raya Raci Km. 9, Bangil, Pasuruan, 67153
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) dan beberapa tim dari 3 Kementrian lainnya berkunjung ke Kabupaten Pasuruan, Jumat (12/11/2021) pagi.
Kunjungan mereka tak lain ingin bertemu Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf, guna membahas program Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Bromo Tengger Semeru. Utamanya dalam hal penyempurnaan pendirian Badan Otorita Pariwisata Bromo Tengger Semeru (BOP-BTS).
Dari pantauan di lapangan, rombongan diketuai oleh Suparman yang menjabat Asdep Akses Permodalan Parekraf Kemenko Marves, dan Oneng S selaku Sesdep Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenko Parekraf.
Keduanya bertemu Bupati Irsyad di Gedung Serbaguna Pemkab Pasuruan. Gus Irsyad sendiri didampingi Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Pasuruan, Slamet Nur Handoyo dan para Kepala OPD terkait.
Menurut Suparman, kunjungan ke Kabupaten Pasuruan tak lain sebagai upaya penjajakan awal dalam rangka melihat kesiapan Pemda dalam mengusulkan lahan-lahan mana saja yang nanti akan dijadikan kawasan otoritatif dan koordinatif.
Hanya saja, sebelum menentukan kawasannya, ia meminta agar Pemkab Pasuruan bisa memastikan bahwa semua lahan tersebut sudah dinyatakan clear and clean. Dalam artian tidak berstatus tanah adat, tanah masyarakat maupun tanah yang dilindungi Undang-Undang.
"Kami minta Pemkab Pasuruan bisa membantu menyelesaikan pembebasan lahan. Jangan sampai ketika sudah diusulkan nama-nama lahan di satu desa, eh ternyata lahan tersebut bermasalah. Itu pasti menyulitkan," terangnya.
Untuk itu, dengan bertemu Bupati Pasuruan, seluruh permasalahan tersebut akan tuntas dalam beberapa waktu ke depan. Kata Suparman, setelah pembebasan lahan selesai, maka tahapan selanjutnya adalah mengusulkan proposal tersebut melalui Gubernur Jawa Timur, untuk selanjutnya akan langsung menindak lanjuti kepada Dewan Pengarah disertai lampiran usulan wilayah koordinatif dan otoritatif.
"Tugas kami bersama Bupati menyelesaikan semuanya sebelum mengusulkan ke dewan pengarah. Sebelum ke dewan, usulan bisa masuk ke Gubernur, dan menyurati Dewan Pengarah disertai lampiran usulan lokasi koordinatif dan otoritatif," jelasnya.
Tak berhenti sampai di situ, apabila pembebasan lahan selesai, faktor amenitas seperti ketersediaan hotel, tempat ibadah hingga sarana kenyamanan pengunjung serta faktor atraksifitas seperti adanya pertunjukan seni budaya dan keindahan alam, juga harus ada di dalam desa tersebut.
"Semua itu akan menjadi masukan bagi dewan pengarah untuk bekalnya di Direktorat Badan Orotita tersebut. Kalau sudah clear, maka tindak lanjut berikutnya adalah pelaksanaan integrated tourisem master plant BTS yang meliputi 4 kabupaten," urainya.
Sementara itu, Bupati Irsyad Yusuf mengaku mendukung langkah Pemerintah dengan membentuk BOP-BTS. Ia pun langsung mengintruksikan Asisten hingga Kepala OPD terkait agar membantu Pemerintah Pusat dalam hal pembebasan lahan.
"Saya minta Pak Asisten dan semua Kepala OPD terkait untuk bisa menindaklanjuti apa yang diinginkan oleh Pemerintah Pusat dalam mengembangkan sektor pariwisata di Kawasan TNBTS," ucapnya. (emil)
Pemerintah Kabupaten Pasuruan melakukan audiensi dengan Pusat Investasi Pemerint...
Polres Pasuruan melaksanakan Apel gelar pasukan operasi kepolisian terpusat Ketu...
Hingga H-9 Lebaran, Posko Tunjangan Hari Raya (THR) yang didirikan oleh Dinas Ke...
TNI Manunggal Membangun Desa ke 127 di Kabupaten Pasuruan tahun 2026, dinyatakan...
Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf menyatakan siap mendorong 5 juta Keluarga Pen...
Komentar