Sebagai upaya tindaklanjut dari aduan masyarakat tentang sungai Kedondong di Dusun Kedondong, Desa Sumbergedang, Kecamatan Pandaan yang terindikasi tercemar, Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Lingkungan Hidup terus mengoptimalkan penanganannya. Diantaranya dengan melakukan evaluasi kinerja Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) perusahaan.
Di samping itu, beberapa kebijakan juga siap digulirkan. Tidak terkecuali akan memberikan sanksi kepada pemilik kegiatan usaha yang terindikasi melakukan pencemaran terhadap Sungai Wangi, sebutan lain dari sungai Kedondong. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Kepala Dinas DLH Kabupaten Pasuruan, Taufiqul Ghony dalam forum diskusi untuk mencari solusi bertajuk "Ngopi dan Sarapan Bareng Bersama Bapak Pj. Bupati Pasuruan".
"DLH Kabupaten Pasuruan telah melakukan penanganan terkait adanya indikasi pencemaran di Sungai Kedondong melalui beberapa langkah-langkah. Mulai dari melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan hingga kebijakan pendukung lainnya. Termasuk melakukan evaluasi kinerja IPAL perusahaan," urainya pada hari Senin (21/10/2024).
Ditambahkannya, merespon laporan masyarakat yang menginginkan agar sungai Kedondong tidak terindikasi tercemar, pihaknya langsung meneruskannya kepada beberapa perusahaan di sekitarnya. Harapannya agar benar-benar memperhatikan pengelolaan limbah cairnya.
Masih di momen yang sama, Penjabat (Pj.) Bupati Pasuruan, Nurkholis menegaskan bahwa hingga saat ini, Pemerintah Daerah melakukan pengawasan secara intens terhadap 16 perusahaan sesuai dengan kewenangannya. Termasuk melakukan uji sampel air sungai dan mengevaluasi kinerja IPAL dari masing-masing perusahaan tersebut.
"Kami minta kepada perusahaan untuk menaati peraturan yang berlaku. Terutama dalam pengolahan limbah cair agar tidak mencemari sungai. Sebaliknya, Kepala DLH memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi sesuai dengan kewenangannya kepada mereka yang terbukti melanggar," tandasnya.
Lebih lanjut, Pj. Bupati Nurkholis menekankan tentang mekanisme pengelolaan limbah ramah lingkungan yang wajib ditaati oleh perusahaan. Tentunya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berikut meminta masyarakat sekitar agar mengikuti proses penyelesaian kasus sungai Kedondong.
Hadir dalam agenda yang diadakan di wilayah Pandaan tersebut, pejabat DLH Provinsi Jawa Timur, Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas. Kegiatan diikuti pula oleh pejabat Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, Polres dan Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan. Juga Kecamatan Beji dan Pandaan yang turut menghadirkan Pemerintah Desa Baujeng, Kenep, Sidowayah, Gunungsari, Ngembe, Beji dan Desa Pandaan. (Eka Maria)
Dalam dunia bakery, cetakan kue menjadi salah satu alat yang sangat penting. Kua...
Pemerintah Kabupaten Pasuruan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar aca...
DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Pasuruan menyepakati Rancangan Peraturan Daera...
Dalam rangka memperingati HUT ke 27 Dharma Wanita Persatuan (DWP) dan HUT ke 55...
Letnan Kolonel Inf Boga Bramiko secara resmi melepas jabatannya sebagai Komandan...
Komentar