Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Kementerian Keuangan RI menggelar Forum Koordinasi Implementasi SIKP (Sistem Informasi Kredit Program), di Gedung Serbaguna Pemkab Pasuruan, Kamis (27/12/2018).
Forum tersebut dibuka oleh Wakil Bupati Pasuruan, KH Abdul Mujib Imron dan dihadiri selaku Kabid Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Dirjen Perbendaharaan Jatim Kemenkeu RI, Heru Kutanto, dan Sekda Kabupaten Pasuruan, Agus Sutiadji.
Menurut Heru, tujuan digelarnya forum SIKP adalah untuk meningkatkan peran serta pemerintah daerah dalam mengupload penyediaan data UMKM ( usaha mikro, kecil dan menengah), khususnya dalam upaya menyalurkan KUR (kredit usaha rakyat) yang masih didominasi oleh perbankan.
“Arah kebijakan di bidang UMKM dan koperasi dalam periode 2015-2019 adalah meningkatkan daya saing, sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (naik kelas) dalam mendukung perekonomian nasional. Maka dari itu kita gelar forum ini,” kata Heru, disela-sela acara.
Sejauh ini, Heru menilai peran pemerintah daerah dalam melakukan input data calon debitur masih minim. Itu artinya, penyaluran KUR masih didominasi pihak perbankan yang langsung terjun ke lapangan untuk mencari pelaku UMKM yang akan menyalurkan KUR. Dengan forum tersebut, minimal input data calon debitur sudah dilakukan , sehingga pihak perbankan tak perlu repot untuk mencari calon penerima KUR.
“Kenyataan di lapangan memang jomplang. Kita berharap pihak perbankan tidak perlu terjun langsung. 80% semuanya dilakukanoleh Pemda dan 20% tinggal verifikasi by perbankan,” tegasnya.
Sementara itu, Wabup Mujib dalam sambutannya pelaksanaan KUR dan input data calon debitur KUR pada SIKP di Kabupaten Pasuruan telah berjalan dengan baik dan mendapatkan apresiasi sebagai Pemkab terbaik I se-Pulau Jawa yang diberikan pada 22 November 2018 di Hotel Grand Mercure, Jakarta oleh Mentri Koordinator Bidang Perekonomian.
“Hal ini tidak luput dari upaya Pemkab Pasuruan yang berusaha seoptimal mungkin, sehingga membuahkan hasil yang cukup menggembirakan,” singkatnya.
Sampai sejauh ini, Pemkab Pasuruan dalam pelaksanaan KUR dan SIKP telah melakukan berbagai macam upaya, diantaranya membentuk tim fasilitasi konsultan keuangan mitra bank, penyaluran KUR dan lembaga keuangan mikro, rakor secara kontinyu dengan melibatkan bank penyalur, OPD terkait serta pendamping Satrya Emas, PPL dan asosiasi UMKM serta kegiatan lainnya.
“Kita juga lakukan pendataan dan entry SIKP, membuat buku pedoman KUR, sosialisasi kepada UMKM, petani, peternak dan petani ikan atau nelayan, sampai monitoring antara Pemda dan Bank Penyalur KUR,” tegas dia.
Dengan digelarnya Forum SIKP, Wabup Mujib berharao adanya peningkatan penyaluran KUR maupun aplikasi SIKP di wilayah Jatim, serta meningkatnya koordinasi antar stake holder yang terkait, khususnya di bidang skema pembiayaan untuk UMKM.
“Tentu saja adanya penurunan suku bunga KUR juga sangat kita harapkan supaya tidak memberatkan UMKM di semua wilayah se-Kabupaten Pasuruan,” ujar Wabum Mujib. (emil)
Pemerintah Kabupaten Pasuruan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar aca...
DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Pasuruan menyepakati Rancangan Peraturan Daera...
Dalam rangka memperingati HUT ke 27 Dharma Wanita Persatuan (DWP) dan HUT ke 55...
Letnan Kolonel Inf Boga Bramiko secara resmi melepas jabatannya sebagai Komandan...
Pemerintah Kabupaten Pasuruan terus berkomitmen memperkuat sektor pertanian mela...
Komentar