Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jalan Raya Raci Km. 9, Bangil, Pasuruan, 67153

Rakornas dan Penyerahan Insentif Fiskal, Wapres Minta Konsistensi Kepala Daerah Dalam Turunkan Angka Kemiskinan Ekstrem

10 November 2023 (23:56)

Pelayanan Publik

2059x Dilihat

0 Komentar

Eka Maria

E-Paper PDF E-Paper JPG

Wakil Presiden Republik Indonesia (RI), Ma'ruf Amin mengapresiasi upaya Kepala Daerah yang telah berjuang dan berusaha untuk menurunkan kemiskinan ekstrem di wilayahnya masing-masing. Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Penyerahan Insentif Fiskal Tahun Berjalan Untuk Kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023 yang berlangsung di Istana Wakil Presiden RI Jakarta.

Dalam forum nasional yang dihadiri oleh Penjabat (Pj.) Bupati Pasuruan Andriyanto, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak dan Kepala Daerah lainnya baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota tersebut, Wakil Presiden juga meminta konsistensi Pemerintah Daerah agar tidak ada kenaikan persentase kemiskinan ekstrem.

"Saya minta konsistensi tetap terjaga. Utamanya dalam strategi pengurangan pengeluaran beban masyarakat, peningkatan pendapatan berkelanjutan kelompok masyarakat miskin ekstrem. Juga penurunan jumlah kantong kantong kemiskinan," pintanya.

Di sisi lain, Ma'ruf Amin menekankan, meskipun target capaian penurunan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen hanya tinggal satu tahun ke depan, Pemerintah harus bekerja keras dalam menekan angka tersebut. Oleh karenanya, pemberdayaan masyarakat yang mengedepankan aspek pertumbuhan, keadilan sosial dan keterjangkauan juga diharapkan menjadi perhatian bersama dari semua pihak.

"Kami juga melaporkan berdasarkan data BPS kemiskinan nasional per Maret 2023 adalah 9,36 persen. Sedangkan target RPJMN 2020-2024 6,5-7,5 persen. Maka perlu kebijakan khusus melalui berbagai program di Kementerian, Lembaga dan Pemda terkait," katanya.

Sementara itu hingga saat ini, Pemerintah secara intens melakukan penajaman sasaran penerima manfaat melalui pengembangan dan tahapan sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Termasuk di dalamnya, melakukan konvergensi program dan anggaran melalui penyesuaian APBN, APBD dan APBDes.

Di akhir arahannya, Wakil Presiden menyoroti tentang pengentasan kemiskinan di wilayah pedesaan yang cenderung tertinggal dari wilayah perkotaan. Maka dari itu, dibutuhkan intervensi optimalisasi dan implementasi Dana Desa.

"Terkait pengentasan kemiskinan di pedesaan cenderung tertinggal dari wilayah perkotaan, harus ada perhatian intervensi wilayah pedesaan melalui optimalisasi dan implementasi Dana Desa untuk mempercepat kemiskinan di pedesaan. Prioritaskan Desa dengan jumlah rumah tangga kategori desil 1 dan 2. Juga afirmasi kantong kemiskinan dan wilayah tertinggal, terdepan dan terluar," tandasnya pada hari Kamis (9/11/2023). (Eka Maria+Iguh)

Ringkasan AI ^Beta

Ringkasan AI adalah alat untuk mempermudah Anda membaca berita dalam bentuk poin-poin penting. Ringkasan ini dibuat oleh kecerdasan buatan (AI), dan kami tidak menjamin keakuratan sepenuhnya.
Silakan klik tombol di bawah ini untuk menghasilkan ringkasan berita oleh AI.