Logo Kabupaten Pasuruan
Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jalan Raya Raci Km. 9, Bangil, Pasuruan, 67153

Perlindungan Kepentingan Nasional, Permen OTT Keniscayaan

Gambar berita
07 Agustus 2017 (15:26)
Pelayanan Publik
4716x Dilihat
0 Komentar
admin

Agar kepentingan masyarakat, penyelenggara telekomunikasi dan kepentingan nasional selalu terlindungi, pemberlakuan Peraturan Menteri tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/ atau Konten Melalui Internet (Over The Top) merupakan suatu keniscayaan. Kata Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Ahmad M. Ramli, penerapannya juga mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan telekomunikasi dan memperkuat daya saing bangsa. 

"Permen OTT merupakan keniscayaan yang harus dilakukan. Sejak 2016 Kementerian Kominfo telah mengeluarkan Surat Edaran terkait Penyediaan Layanan Aplikasi dan/ atau Konten Melalui Internet (Over the Top). Negara lain sudah lebih dahulu meregulasi OTT ini", jelasnya dalam Diskusi Publik Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang OTT di Jakarta, Senin (07/08/2017).

Menurutnya, RPM ini diharapkan mampu mendorong OTT nasional untuk membuat konten seperti Spotify. Pengaturan dalam RPM OTT lebih menganut azas "pendaftaran" dibandingkan "perizinan". Hal tersbut menunjukkan bentuk sikap pemerintah untuk mengatur tapi tidak membatasi penyediaan layanan OTT di Indonesia.

"Kita harus biarkan OTT tumbuh dengan baik. Tapi hak negara, perlindungan masyarakat dan kedaulatan negara harus tetap terjaga. Meskipun jika harus melawan Line, Whatsapp, tapi kita bisa bersaing melalui konten lagu-lagu Indonesia", ujarnya seperti dikutip dari laman www.kominfo.go.id.

Sementara itu, Direktur Perpajakan Internasional Kementerian Keuangan Poltak Maruli John Liberty mengapresiasi kehadiran RPM OTT. Selain itu, kehadiran RPM OTT juga akan menjaga kesetaraan dalam kompetisi, baik OTT Domestik maupun OTT asing. Demikian halnya dengan perlindungan konsumen yang lebih baik, berikut memudahkan penegakan hukumnya. 

"Pengaturan OTT asing perlu dipertegas. Hal ini agar kita tidak kehilangan hak untuk memajakinya", pungkasnya. (Eka Maria)  

 


Ringkasan AI Beta

Ringkasan AI adalah alat untuk mempermudah Anda membaca berita dalam bentuk poin-poin penting. Ringkasan ini dibuat oleh kecerdasan buatan (AI), dan kami tidak menjamin keakuratan sepenuhnya.
Silakan klik tombol di bawah ini untuk menghasilkan ringkasan berita oleh AI.

Komentar


Tinggalkan Komentar:

Captcha

Berita Lainnya

Article Image
HUT ke-85 Kebun Raya Purwodadi, Wabup Gus Shobih Tanam Bibit Durian dan Shorea Ovalis

Pada saat menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) ke-85 Kebun Raya Purwodadi, Wakil Bu...

Article Image
DKP3 Kabupaten Pasuruan Monitoring Harga Daging Sapi, Ayam dan Telur

Jelang datangnya Bulan Suci Ramadhan 1446 H, Dinas Ketahanan Pangan, pertanian d...

Article Image
Nyobain Kripik Tempe "Qi" Super Renyah Khas Desa Sumberejo, Pandaan

Yang namanya camilan selalu asyik untuk dibawa ke mana-mana dan dapat dinikmati...

Article Image
Jalan-Jalan ke Kecamatan Lumbang. Surganya Durian Kabupaten Pasuruan

Para petani buah durian di Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan mulai merasakan...

Article Image
Cakupan Kepesertaan JKN-KIS 99,58 Persen, Pemkab Pasuruan Kembali Raih Penghargaan UHC Award Kategori Madya

Pemerintah Kabupaten Pasuruan kembali meraih Universal Health Coverage (UHC) Awa...