Pemerintah
Kabupaten Pasuruan
Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jalan Raya Raci Km. 9, Bangil, Pasuruan, 67153
Menjelang bulan suci Ramadhan 1443 H yang sudah di depan mata, Pemerintah Kabupaten Pasuruan terus berupaya untuk mengendalikan laju inflasi. Tujuannya agar tidak mengalami peningkatan yang jelas akan berdampak terhadap kenaikan harga barang kebutuhan pokok.
Maka dari itu, pada saat menghadiri High Level Meeting Pengendalian Inflasi Daerah Menjelang Ramadhan dan Idul Fitri, Wakil Bupati Pasuruan Mujib Imron menginstruksikan kepada Tim Pengendali Inflasi Daerah supaya jangan sampai terjadi inflasi di Kabupaten Pasuruan. Meskipun memang berdasarkan data dari Presiden RI terkait inflasi di tanah air disebutkan masih terkendali di angka 2,06 persen.
“TPID Kabupaten Pasuruan sangat kita harapkan punya solusi konkret waktu menggelar pertemuan ini. Mudah-mudahan di Kabupaten Pasuruan tidak terjadi inflasi. Apalagi saat ini sudah mendekati bulan suci Ramadhan,” serunya.
Di samping itu, Wakil Bupati berharap, forum koordinasi TPID tersebut menghasilkan langkah konkret sekaligus solusi. Khususnya dalam rangka memantapkan koordinasi dan kebijakan yang akan diambil. Berikut mitigasi dampak normalisasi kebijakan yang juga perlu dipikirkan matang, menyesuaikan dengan liquiditas global.
Lebih lanjut, Wakil Bupati menambahkan bahwa hal utama yang juga harus diperhatikan adalah terkait pendistribusian dan ketersediaan pasokan pangan. Oleh karena itu harus benar-benar diamankan sesegera mungkin, terlebih saat mendekati Hari Raya Idul Fitri nanti. Termasuk menjaga agar inflasi kelompok bahan pangan tetap stabil dalam kisaran 3-5 persen.
Di akhir arahannya, Wakil Bupati meminta kepada Tim Pengendali Inflasi Daerah agar memperkuat sinergi serta komunikasi. Hal itu perlu diimplementasikan dalam menjalankan kebijakan guna mendukung pengendalian inflasi di masyarakat.
“Yang juga tidak kalah pentingnya, langkah-langkah pengendalian inflasi. Bagaimana penguatan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemprov dan Pemerintah Daerah. Sehingga di TPID harus ada Biro Perekonomian, dimana ini konsekuensi sentralisasi,” pintanya. (Iguh+Eka Maria)
Sejak akhir juli lalu, Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Badan Penanggulanga...
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026...
Masih adanya titik kebakaran baru di kawasan Gunung Arjuno yang tak bisa dijangk...
Pemerintah Kabupaten Pasuruan menggelar Sosialisasi layanan vaksinasi internasio...
Turnamen Sepakbola Bupati Cup Tahun 2026 Pasuruan Super League, kembali digelar....
Komentar