Logo Kabupaten Pasuruan
Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jalan Raya Raci Km. 9, Bangil, Pasuruan, 67153

HIMBAU SEMUA PENGUSAHA TAMBANG AGAR PERHATIKAN LINGKUNGAN DI SEKITAR PENAMBANGAN

Gambar berita
04 Januari 2017 (10:57)
Umum
8911x Dilihat
0 Komentar
admin

Selain terus mengkaji aktifitas penambangan yang untuk sementara dihentikan, Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Lingkungan Hidup menghimbau semua pemilik usaha tambang agar memperhatikan masalah lingkungan.

Muchaimin, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan menegaskan bahwasanya CV Dua Jaya sebagai pemilik usaha pertambangan di Grati telah terbukti melakukan banyak pelanggaran, yakni tidak melaksanakan kewajiban yang tertuang dalam dokumen UKL UPL (Upaya pengelolaan dan penataan lingkungan) yang telah dibuat tahun 2013 lalu.

“Ada beberapa kewajiban yang belum dilaksanakan, diantaranya masalah ketinggian dan kedalaman penambangan sampai dengan kewajiban melakukan vegetasi atau penghijauan yang juga tidak dilaksanakan, dan itu salah besar,” kata Muchaimin, di sela-sela kesibukannya, Rabu (04/01).

Perihal ketinggian, aturan yang tertuang dalam dokumen UKL UPL adalah tinggi jenjang maksimal untuk kemiringan harus membentuk terasering, yakni tinggi maksimal 5 meter dan lebar 10 meter atau maksimal kumulatif tidak lebih dari 45 derajat. Akan tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa ketinggian sudah mencapai 90 derajat lebih. Selain itu, kedalaman tambang juga melebihi batas maksimal 15 meter, yakni ada yang sudah mencpai 18-19 meter, tidak melakukan penghijauan, serta tidak pernah mengirimkan laporan kegiatan setiap 6 bulan sekali.

“Semua kewajiban terkait lingkungan banyak yang tidak dilaksanakan, dan sebelumnya kami sudah melayangkan surat teguran, tapi tidak diindahkan,” singkatnya.

Atas pelanggaran yang dilakukan, Pemkab Pasuruan akan memberikan sanksi, yakni penghentian kegiatan sementara, dan apabila selama penghentian tersebut tidak dibarengi dengan rehabilitasi lingkungan, maka akan dilakukan tindakan yang sesuai dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan lingkungan hidup pasal 80, yakni pencabutan ijin usaha.

“Banyak keluhan yang disampaikan oleh masyarakat ditambah lagi dengan kejadian yang menewaskan dua bocah asal Kelurahan Gratitunon, sehingga ini diharapkan bisa menimbulkan efek jera bagi pemilik usaha tambang agar lebih memperhatikan masalah kualitas lingkungan di sekitar usaha penambangan,” imbuhnya. (emil)


Ringkasan AI Beta

Ringkasan AI adalah alat untuk mempermudah Anda membaca berita dalam bentuk poin-poin penting. Ringkasan ini dibuat oleh kecerdasan buatan (AI), dan kami tidak menjamin keakuratan sepenuhnya.
Silakan klik tombol di bawah ini untuk menghasilkan ringkasan berita oleh AI.

Komentar


Tinggalkan Komentar:

Captcha

Berita Lainnya

Article Image
Bupati Pasuruan Lantik Pejabat Tinggi Pratama, Tegaskan Jabatan Bukan untuk Titipan

Bupati Pasuruan, HM Rusdi Sutejo melantik sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Prata...

Article Image
Pembinaan Pegawai dan Halal Bi Halal Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Mas Rusdi Tekankan Peran Strategis Dinas

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan melaksanakan kegiatan Halal...

Article Image
Lantik 4 Pejabat Tinggi Pratama. Mas Rusdi Tegaskan Penempatan Pejabat Berdasarkan Sistem Merit

Kekosongan jabatan eselon II pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di...

Article Image
Bupati Mas Rusdi Berterima Kasih Buruh Terus Jaga Hubungan Industrial dengan Baik

Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo berhalal bihalal dengan puluhan perwakilan serikat...

Article Image
Bupati Pasuruan Serahkan LKPD Unaudited 2025 ke BPK Jatim

Bupati Rusdi serahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited tahun...