Logo Kabupaten Pasuruan
Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jalan Raya Raci Km. 9, Bangil, Pasuruan, 67153

Disnaker buka Posko Pengaduan THR

Gambar berita
01 April 2024 (13:08)
Pelayanan Publik
2409x Dilihat
0 Komentar
Emil Akbar

Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Ketenagakerjaan membuka Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR).

Posko ini sudah dibuka sejak dua minggu lalu, tepatnya di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan. Hanya saja, hingga berita ini ditulis, posko ini masih sepi pengunjung.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan, Nur Kholis melalui Kabid Hubungan Industri dan Jaminan Sosial, Achmad Imam Ghozali mengatakan, batas akhir pembayaran THR bagi perusahaan adalah H-7 Lebaran.

Namun sampai saat ini belum ada satu perusahaan pun yang memanfaatkan posko THR Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan. Bisa jadi penyebabnya karena tupoksi Disnaker Kabupaten Pasuruan yang hanya bersifat pembinaan saja.

Dalam artian hanya menerima pengaduan tapi tidak ada tupoksi untuk menindaklanjuti dengan sejumlah action. Terlebih ketika ada perusahaan yang belum membayarkan THR nya kepada para pegawai.

"Kami hanya fungsi pembinaan, tapi penekanan atau pengawasan tidak ada. Semuanya ada di Dinas Ketenagakerjaan Provinsi," kata Imam saat ditemui di ruangannya, Senin (1/4/2024).

Meski sepi pengunjung, posko THR Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan masih akan tetap buka sampai tanggal 16 April 2024. Kata Imam, biasanya pengaduan baru ramai di H-7 Lebaran. Hal ini karena perusahaan biasanya menunda pembayaran THR hingga mendekati batas akhir.

“Pengaduan di posko THR online belum pada masuk, biasanya H-7 belum dibayarkan,” katanya.

Imam menjelaskan, besaran THR yang dibayarkan setara dengan gaji karyawan 1 bulan.

“Bagi pekerja yang sudah bekerja selama 1 tahun, THR yang dibayarkan sebesar 1 bulan gaji,” terangnya.

Lebih lanjut Imam menegaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan memberikan denda 2 persen dari total THR yang harus dibayarkan kepada negara jika ada perusahaan yang melanggar aturan ini.

"Kalau THR tidak diberikan, maka Pemerintah Pusat akan memberikan denda dua persen," singkatnya. (emil)


Ringkasan AI Beta

Ringkasan AI adalah alat untuk mempermudah Anda membaca berita dalam bentuk poin-poin penting. Ringkasan ini dibuat oleh kecerdasan buatan (AI), dan kami tidak menjamin keakuratan sepenuhnya.
Silakan klik tombol di bawah ini untuk menghasilkan ringkasan berita oleh AI.

Komentar


Tinggalkan Komentar:

Captcha

Berita Lainnya

Article Image
Mensos Gus Ipul Siap Dorong 5 Juta KPM PKH di Jatim jadi Anggota KDMP

Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf menyatakan siap mendorong 5 juta Keluarga Pen...

Article Image
Program Stimulus 1% Pembayaran PBB P2 di Kabupaten Pasuruan, Direspon Positif Wajib Pajak

Pemkab Pasuruan memberikan insentif fiskal atau stimulus potongan 1% kepada waji...

Article Image
Kitiran Sewu. Cara Warga Dusun Pronojiwo, Desa Blarang, Kecamatan Tutur Saat Musim Angin

Indonesia kaya akan beragam budaya dan adat istiadat yang turun temurun. Sebuah...

Article Image
Kapolda Jatim bersama Bupati Rusdi Pimpin Tanam Jagung Serentak di Rembang, Wujudkan Swasembada Pangan Nasional

Bupati Pasuruan HM. Rusdi Sutejo bersama Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa...

Article Image
Siaga Tanpa Henti: Mas Rusdi Resmi Luncurkan UGD Puskesmas 24 Jam

Pemerintah Kabupaten Pasuruan resmi meluncurkan layanan Unit Gawat Darurat (UGD)...