Bupati Pasuruan Hadiri Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Jawa-Bali yang diadakan di Grand Ballroom Marriot Hotel Yogyakarta, (4/6/2026) malam.
Acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, di antaranya Menko Polkam Jamari Chaniago, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda, serta para gubernur dan jajaran pimpinan daerah se-Jawa dan Bali.
Saat menyampaikan sambutan sekaligus arahan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya persaingan yang adil dan sehat antarpemerintah daerah agar inovasi terus tumbuh dan kinerja birokrasi semakin baik.
Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, Kemendagri kini tidak lagi menggunakan sistem kompetisi nasional dalam menilai kinerja kepala daerah. Sebagai gantinya, penilaian dibagi ke dalam enam klaster regional agar daerah kecil tidak selalu kalah melawan daerah besar yang punya anggaran jauh lebih besar.
"Kita tidak lagi melakukan iklim kompetitif tingkat nasional. Nanti daerah-daerah yang kecil akan kalah dengan daerah-daerah yang besar karena mereka memiliki kemampuan fiskal dan aspek penunjang lainnya yang jauh lebih tinggi. Dengan pembagian enam regional ini, setiap daerah dapat berkompetisi dengan lebih adil dan setara." Katanya.
Supaya hasilnya objektif, Kemendagri menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai penyedia data. Ada empat hal yang jadi tolok ukur penilaian; diantaranya seberapa berhasil daerah menekan angka kemiskinan dan stunting, apakah daerah punya cara kreatif dalam mencari sumber pembiayaan, seberapa efektif daerah mengendalikan inflasi, serta sejauh mana daerah mampu menurunkan angka pengangguran.
Data yang digunakan bersifat transparan serta tidak bisa diintervensi pihak luar. Kemendagri juga bekerja sama dengan media nasional seperti Metro TV untuk memastikan proses penilaian berjalan independen dan hasilnya bisa diketahui masyarakat luas.
Kini Kemendagri tidak hanya memberikan teguran tetapi juga penghargaan. Daerah yang meraih juara pertama akan mendapat insentif fiskal hingga Rp3 miliar. Menurutnya pendekatan ini seperti prinsip carrot and stick — ada "tongkat" berupa sanksi, ada pula "wortel" berupa reward dengan harapan kepala daerah akan punya dorongan nyata untuk berprestasi, bukan sekadar takut dihukum.
Tito juga menyinggung soal citra pemimpin daerah yang belakangan kerap tercoreng akibat pemberitaan negatif. Ia ingin masyarakat melihat bahwa masih banyak kepala daerah yang bekerja keras, bersih, dan menghasilkan perubahan nyata di wilayahnya meski dengan keterbatasan anggaran sekalipun. (iguh)
Komentar