Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jalan Raya Raci Km. 9, Bangil, Pasuruan, 67153

Bupati: Kepala OPD Wajib Pahami Secara Utuh dan Terjemahkan Visi Misi Pembangunan

15 Maret 2022 (13:22)

Pelayanan Publik

4331x Dilihat

0 Komentar

admin

E-Paper PDF E-Paper JPG

Agar pelaksanaan program pembangunan optimal, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus benar-benar memahami secara utuh sekaligus menerjemahkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati. Targetnya, mampu mengimplementasikannya melalui setiap kegiatan di masing-masing instansi.

Dengan demikian, dibutuhkan kecakapan kepemimpinan sebagai modal utama dalam melaksanakan seluruh program. Tentu saja dengan target kinerja yang benar-benar terukur setiap tahunnya. Seperti yang disampaikan Kepala Daerah dalam agenda Pra-Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rancangan RKPD Tahun 2023.

“Makanya Kepala OPD harus dituntut matang dari sisi perencanaannya. Bagaimana mengorganisir, me-manage, memotivasi timnya untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU). Sebenarnya ending-nya disitu. Kalau LKPJ itu rutin. Tapi yang utama, IKU-nya harus tercapai,” jelas Bupati di Hotel Ijen Suites Resort & Convention, Kota Malang, Senin (14/3/2022).

Oleh karenanya, kegiatan Pra-Musrenbang merupakan momen penting bagi Kepala OPD dalam merumuskan perencanaan pembangunan ke depannya. Sehingga dapat menghasilkan kegiatan yang sinkron dengan pokok-pokok pikiran. Hasilnya, diantaranya meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), turunnya angka kemiskinan dan kesenjangan sosial.

“Makanya di Pra Musrenbang ini harus diawali, pertama isu strategis. Kedua, data riil kita. Ketiga, evaluasi kinerja kita di tahun sebelumnya. Barulah yang keempat dengan mempertimbangkan kekuatan APBD kita. Sumber-sumber pendapatan kita juga harus di evaluasi. Misal, DAU, PAD atau DBHCHT,” tandas Bupati didampingi Wakil Bupati Mujib Imron.

Masih dalam momen yang sama, Kepala Daerah berpesan kepada seluruh Kepala OPD agar lebih fokus dalam membuat skala prioritas pembangunan. Tentunya dengan tetap mengakomodir kebutuhan masyarakat yang didanai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

“Capaian kinerja harus kita capai. Prestasi daerah diukur dari sini. Selain nilai SAKIP, penilaian BPK pastinya. Indikator makro keberhasilan pembangunan ya capaian kinerja. Misal, angka pertumbuhan ekonomi, variabelnya apa saja. Apakah bisa Disperindag mendorong masyarakat, tingkat pendapatan dan daya belinya bagaimana? Kesejahteraan nelayan-nelayan kita. Apakah program perikanan, kelautan apa benar-benar mengarah? Bisa ndak peternak mengakses pakannya. Kemudian penjualan ternaknya bagaimana. Makanya angkanya dinilai di angka pertumbuhan ekonomi. Kalau angka kemiskinan turun maka masyarakat kita sejahtera,” ujar Bupati seraya memberikan permisalan.

Diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, kegiatan berlangsung selama dua hari. Bertema, kegiatan diikuti oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah. Pelaksanaannya sebagai awal pelaksanaan proses perencanaan pembangunan berbasis partisipatif. Sekaligus sebagai forum diskusi yang diharapkan dapat menampung aspirasi dari seluruh masyarakat. Memastikan agar penerima manfaat pembangunan benar-benar tepat sasaran. (Eka Maria)

Ringkasan AI ^Beta

Ringkasan AI adalah alat untuk mempermudah Anda membaca berita dalam bentuk poin-poin penting. Ringkasan ini dibuat oleh kecerdasan buatan (AI), dan kami tidak menjamin keakuratan sepenuhnya.
Silakan klik tombol di bawah ini untuk menghasilkan ringkasan berita oleh AI.