Rakornas dan Penyerahan Insentif Fiskal, Wapres Minta Konsistensi Kepala Daerah Dalam Turunkan Angka Kemiskinan Ekstrem
Rakornas dan Penyerahan Insentif Fiskal, Wapres Minta Konsistensi Kepala Daerah Dalam Turunkan Angka Kemiskinan Ekstrem
Eka Maria
Tahun : 2023
10 Nov
Wakil
Presiden Republik Indonesia (RI), Ma'ruf Amin mengapresiasi upaya Kepala Daerah yang telah
berjuang dan berusaha untuk menurunkan kemiskinan ekstrem di wilayahnya
masing-masing. Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas)
dan Penyerahan Insentif Fiskal Tahun Berjalan Untuk Kategori Kinerja
Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023 yang berlangsung di Istana Wakil
Presiden RI Jakarta.
Dalam
forum nasional yang dihadiri oleh Penjabat (Pj.) Bupati Pasuruan Andriyanto,
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak dan Kepala Daerah lainnya baik
tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota tersebut, Wakil Presiden juga meminta
konsistensi Pemerintah Daerah agar tidak ada kenaikan persentase kemiskinan
ekstrem.
"Saya
minta konsistensi tetap terjaga. Utamanya dalam strategi pengurangan
pengeluaran beban masyarakat, peningkatan pendapatan berkelanjutan kelompok
masyarakat miskin ekstrem. Juga penurunan jumlah kantong kantong
kemiskinan," pintanya.
Di
sisi lain, Ma'ruf Amin menekankan, meskipun target capaian penurunan kemiskinan
ekstrem menjadi 0 persen hanya tinggal satu tahun ke depan, Pemerintah harus
bekerja keras dalam menekan angka tersebut. Oleh karenanya, pemberdayaan
masyarakat yang mengedepankan aspek pertumbuhan, keadilan sosial dan
keterjangkauan juga diharapkan menjadi perhatian bersama dari semua pihak.
"Kami
juga melaporkan berdasarkan data BPS kemiskinan nasional per Maret 2023 adalah
9,36 persen. Sedangkan target RPJMN 2020-2024 6,5-7,5 persen. Maka perlu
kebijakan khusus melalui berbagai program di Kementerian, Lembaga dan Pemda
terkait," katanya.
Sementara
itu hingga saat ini, Pemerintah secara intens melakukan penajaman sasaran
penerima manfaat melalui pengembangan dan tahapan sasaran percepatan
penghapusan kemiskinan ekstrem. Termasuk di dalamnya, melakukan konvergensi
program dan anggaran melalui penyesuaian APBN, APBD dan APBDes.
Di akhir
arahannya, Wakil Presiden menyoroti tentang pengentasan kemiskinan di wilayah
pedesaan yang cenderung tertinggal dari wilayah perkotaan. Maka dari itu,
dibutuhkan intervensi optimalisasi dan implementasi Dana Desa.
"Terkait
pengentasan kemiskinan di pedesaan cenderung tertinggal dari wilayah perkotaan,
harus ada perhatian intervensi wilayah pedesaan melalui optimalisasi dan
implementasi Dana Desa untuk mempercepat kemiskinan di pedesaan. Prioritaskan Desa
dengan jumlah rumah tangga kategori desil 1 dan 2. Juga afirmasi kantong
kemiskinan dan wilayah tertinggal, terdepan dan terluar," tandasnya pada
hari Kamis (9/11/2023). (Eka Maria+Iguh)
869 x Dilihat
143 Disukai
130 Tidak Suka
Share Berita :
0 Komentar
Komentar Anda
Alamat
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan JL.Raya Raci KM - 9 Bangil, Pasuruan
0 Komentar