Untuk
mengendalikan inflasi daerah, Pemerintah Kabupaten Pasuruan terus meningkatkan koordinasi
dengan Pemerintah Pusat. Seperti halnya keikutsertaan dalam Rapat Koordinasi (Rakor)
Pengendalian Inflasi Daerah yang diikuti secara rutin setiap hari Senin pagi.
Digelar
secara hybrid dari Kantor Kementerian
Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rakor
dipimpin oleh Mendagri, Tito Karnavian. Sementara itu, Penjabat (Pj.) Bupati
Pasuruan, Andriyanto beserta Asisten, Staf Ahli dan beberapa kepala Perangkat
Daerah terkait mengikutinya dari Command Center.
Pada
saat memimpin langsung jalannya rapat, Mendagri memberikan penekanannya terhadap
beberapa poin penting. Diantaranya, memastikan ketersediaan stok Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Bapokting) secara rutin. Sebut saja, komoditi beras, minyak goreng, gula, telur, daging dan cabai.
"Kita
juga perlu melakukan analisis prediksi kenaikan atau penurunan harga tertentu,
khususnya menjelang Ramadhan bulan Maret 2024 ini," tandasnya pada hari Senin (12/2/2024).
Lebih
lanjut, Mendagri Tito juga menyoroti perihal percepatan realisasi impor bahan
baku pakan untuk mengatasi permasalahan pakan ternak yang dihadapi para
peternak saat ini. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan stok dan peningkatan
harga yang dapat berpotensi menyebabkan kerugian bagi para peternak.
"Hal
lain yang perlu dilakukan adalah lebih merinci jenis komoditas yang mengalami
kenaikan dan penurunan harga per hari dan mingguan. Selanjutnya kita dapat
menetapkan target penurunan harga komoditas yang diatas Harga Eceran Tertinggi
(HET)," jelasnya.
Dengan
munculnya beberapa permasalahan tersebut, Kemendagri akan terus melakukan
evaluasi. Diantaranya, mendorong Pemerintah Daerah melakukan Rakor Pengendalian
Inflasi Daerah sesuai dengan arahan Presiden RI.
Di
sisi lain, Mendagri juga meminta kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan
anggaran guna mengendalikan inflasi dengan memanfaatkan Belanja Tidak Terduga
(BTT). Untuk mendukung percepatannya, seluruh Pemerintah Daerah juga diminta untuk
berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) serta Bank Indonesia (BI) setempat
untuk memperhatikan hasil Indeks Perkembangan Harga (IPH) mingguan.
"Identifikasi
sedini mungkin penyebab kenaikan harga barang/jasa, terutama pangan di wilayah
masing-masing. Carikan solusi untuk intervensi konkrit agar terjadi penurunan
harga apabila terjadi kenaikan," pinta Mendagri Tito.
Lantas
apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menjaga kelancaran
distribusi komoditi? Melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) terkait, Pemerintah Kabupaten Pasuruan intens melakukan koordinasi
dan monitoring dalam rangka optimalisasi program fasilitasi distribusi pangan. Hal
itu dibarengi dengan penguatan kerjasama antar daerah dan penguatan database pangan.
Di
sisi lain, Pemerintah Kabupaten Pasuruan juga terus berupaya menjaga
ketersediaan pasokan Cabai Merah yang menjadi komoditas hortikultura yang
menjadi pendorong utama inflasi. Kata Penjabat (Pj.) Bupati Pasuruan, Andriyanto, diantaranya dilakukan
dengan memanfaatkan dana Belanja Tak Terduga (BTT) untuk pembelian bibit Cabai.
Selanjutnya diserahkan kepada petani agar dibudidayakan.
"Setiap
hari kami mengevaluasi perkembangan harga di pasar tradisional. Juga
memanfaatkan BTT untuk pengendalian inflasi. Salah satunya pembelian bibit
Cabai untuk ditanam para petani," jelasnya. (Eka Maria+Iguh)
636 x Dilihat
101 Disukai
109 Tidak Suka
Share Berita :
0 Komentar
Komentar Anda
Alamat
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan JL.Raya Raci KM - 9 Bangil, Pasuruan
0 Komentar